PENGATURAN PAJAK E-COMMERCE DIBATALKAN

Industri digital seperti e-commerce saat ini sangat mengalami perkembangan yang signifikan dan ikut mendorong roda perekonomian bangsa. Kehadiran platform e-commerce seperti marketplace B2C (Business to Consumer) maupun B2C (Business to Business) banyak menawarkan kemudahan baik kepada pebisnis maupun konsumen. Hal ini tentu sangat menolong para wanita di seluruh dunia dalam menjalankan hobi shospping untuk mendapatkan produk yang mereka cari.

Ada hal yang menarik untuk diketahui, yakni mengenai pengaturan pajak e-commerce yang hingga beberapa waktu lalu sempat menjadi perdebatan hangat. Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia masih belum memiliki instrumen untuk menerawang siapa saja para pelapak yang memiliki penghasilan dan wajib memberikan kontribusi berupa pajak. Keberadaan pelapak konvensional dapat dengan mudah dideteksi dengan alamat toko dan etalase secara fisik, namun hal tersebut tentu tidak berlaku terhadap pelapak e-commerce.

Pemberlakuan pajak terhadap para pelaku transaksi dagang melalui sistem elektronik (e-commerce) didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (“PMK No. 210/2018”), yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 yang lalu dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2019. Saya pun pernah membahas pengaturan tersebut di profil LikedIn saya mengenai hal-hal yang diatur dalam PMK No. 210/2018 tersebut.

Banyak pihak khawatir bahwa perlakuan perpajakan tersebut terlalu dini dan dapat menurunkan tingkat transaksi perdagangan melalui suatu platform marketplace (situs web, aplikasi, dan/atau layanan konten lainnya yang berbasis internet, sebagai contoh blibli.com, lazada, bukalapak, tokopedia, dll) dan membuat para pelaku e-commerce beralih kembali ke cara konvensional atau menggunakan media sosial yang ada untuk menjual jasa/produk mereka. 

Pemerintah menyatakan bahwa penetapan PMK No. 210/2018 ini tidak menetapkan jenis atau besar pajak yang akan dikenakan, namun lebih kepada prosedur pemajakan untuk mendorong para pelaku usaha untuk taat pajak.

Namun, beberapa pekan sebelum pemilihan Presiden pengaturan tentang pajak ini dibatalkan oleh pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemberlakuan PMK No. 210/2018 masih harus melakukan sosialisasi. Begitu banyaknya simpang siur mengenai pengaturan ini. Dengan demikian, aturan terkait pajak e-commerce kembali ke aturan pajak yang lama, yakni penghasilan yang sampai Rp 4,8 miliar dikenakan pajak 0,5% atau mengacu pada pengaturan perundang-undangan tentang pelaku UMKM.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PMKNo. 210/2018 yang ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace

a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace;
b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, serta
d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia platform marketplace

a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform market place sendiri, serta
d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

3. Bagi e-commerce di luar platform marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.